Wonosari, (15/05/18) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan penyuluhan pendidikan politik masyarakat, dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh pengurus/ anggota organisasi kemasyarakatan perempuan. Acara berlangsung di Ruang Rapat 1 Setda Kab. Gunungkidul dengan narasumber dari KPU Kab. Gunungkidul, Andang Nugroho dan Anggota Panwaslu Kab. Gunungkidul, Rosita, S.Pd.I.
Sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs. Wahyu Nugroho, M.Si yang diwakili oleh Kepala Bidang Politik dan Ormas, MH Arkham Mashudi, S.STP menyampaikan bahwa Pemilu serentak akan berlangsung pada 17 April 2019, kaum perempuan memiliki peran yang strategis dalam berpolitik dan harus ikut berpartisipasi dalam proses Pemilu baik sebagai penyelenggara, pengurus partai politik, peserta pemilihan maupun sebagai pemilih.
Andang Nugroho, Anggota KPU Kab. Gunungkidul memaparkan bahwa pada Pemilu serentak akan berlangsung pemilihan DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 20 Partai Politik peserta Pemilu yang terdiri dari 16 Partai Nasional dan 4 Partai Lokal Aceh. Pemilu serentak masih menggunakan sistem proporsional terbuka, dimana calon terpilih adalah calon dengan perolehan suara terbanyak yang memiliki dampak para calon berusaha untuk memenangkan kompetisi Pemilu dan menjadi calon terpilih dengan cara apapun sehingga potensi terjadinya politik uang sangat tinggi, hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran Pemilu sulit dihindari. Maka dari itu masyarakat diharap bisa ikut serta mengawasi, mencegah dan tidak terlibat pada pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilu.
Anggota Panwaslu Kab. Gunungkidul, Rosita, S.Pd.I menyampaikan tentang perempuan dan pengawasan Pemilu. Keterlibatan perempuan dipastikan memiliki andil besar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor rendahnya partisipasi perempuan disebabkan oleh: belum optimalnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, belum optimalnya pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan, kurangnya minat perempuan untuk aktif dan terlibat didalam kegiatan politik seperti lembaga legislatif dan Partai Politik. Masyarakat khususnya kaum perempuan diharap dapat bekerjasama untuk berpartisipasi, mengawasi dan mencegah apabila ada praktek politik uang ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya.
Kegiatan ini diharap mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, khususnya kaum perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya nanti sehingga Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar, sukses dan kondusif.