Wonosari (26/2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertempat di Ruang Rapat lantai 3 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah untuk urusan Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Umum, dimana urusan ini menjadi kewenangan serta tupoksi pada Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gunungkidul, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul, Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, KPU Gunungkidul, serta OPD dan undangan yang terkait dengan urusan Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Umum.
Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Sudodo, MM dalam sambutannya menyampaikan pentingnya Forum Perangkat Daerah ini karena dapat menjembatani antara pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat dari program kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Drs. Dwi Warna WN, M.Si selain memaparkan materi terkait dengan rencana program kegiatan serta anggaran tahun 2020 juga menekankan perlunya dibangun komunikasi yang terpadu mulai dari aparat ditingkat bawah, terutama dalam menangani atau pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah khususnya dengan maraknya pembangunan ‘ilegal’ di jalur pantai. Harapannya sedapat mungkin pelanggaran tersebut dapat dihentikan atau dicegah sejak ketika terlihat ada gejala adanya perbuatan yang melanggar.
Sedangkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs. Wahyu Nugroho, M.Si selain memaparkan materi terkait dengan rencana program kegiatan serta anggaran tahun 2020, juga menekankan perlunya peningkatan volume kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat umum termasuk kepada para pemilih pemula dalam rangka Pemilukada tahun 2020. Pemilukada 2020 akan dapat berjalan lancar apabila ada sinergitas penyelenggara pemilu, pemangku kebijakan dan masyarakat.
Dari para pembahas baik Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, serta Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul selain memberikan masukan secara umum juga akan ikut mendorong adanya kebijakan yang akan mendukung program kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Pada sesi diskusi, beberapa masukan dan informasi disampaikan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, unsur Kecamatan, Satlinmas Rescue Istimewa, serta beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang hadir dalam forum ini.
Seusainya pemaparan dan diskusi selanjutnya ditandatangani berita acara kesepakatan hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah urusan Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban umum oleh wakil peserta forum sebagai bentuk persetujuan atas segala hal yang telah dibahas dalam forum ini.