Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.

Lokasi

Jl. Brigjen Katamso No.10, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Telepon : (0274) 391537

Email  : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id

Website          : https://kesbangpol.gunungkidulkab.go.id/

Instagram       : kesbangpol.gk

Visi dan Misi 

VISI  : “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”

Penjelasan dari Visi tersebut adalah :

1. Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat
2. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berasal di Kabupaten Gunungkidul
3. Bermartabat ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia warga negara baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 tersebut di atas, dapat kami simpulkan bawhwa tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat mendukung pencapaian visi kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat, terutama dalam aspek politik, yaitu mendorong masyarakat untuk mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis, menjamin terlaksananya hak-hak politik masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang.

Sedangkan misi, tujuan, dan sasaran, dan program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 yang sesuai dan mewadahi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kami jabarkan sebagai berikut :

 misi KESATU, yaitu               : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis

dengan Tujuan                        : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran KETIGA, yaitu           : Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat

dengan 5 program, yaitu            :1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

                                                    2. Program peningkatan Peran Serta Politik dan Lembaga Pendidikan

                                                        Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

                                                    3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

                                                    4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

                                                    5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas

                                                        dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung pemerintah daerah yang mempunyai ketugasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politk;
3. Pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteligen dan keamanan, bina masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, dan pengawasan orang asing serta lembaga asing
4. Pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
5. Pengkajian masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
7. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
8. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
9. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga;
10. Pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
11. Pengelolaan ketatausahaan kantor.