Berita

UNTUK MENDORONG PERAN DAN FUNGSI ORMAS, KESBANGPOL SELENGGARAKAN PEMBINAAN

Senin, 29 Mei 2023

Pulutan (29/5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Lembah Desa Pulutan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Johan Eko Sudarto, S.Sos., MH, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul Rini Iswandari, S.Pd, Akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta Ghufron, SH.I., MH, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Ahmad Ahsan Jihadan, S.Psi., MA, dan Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam sambutannya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Johan Eko Sudarto, S.Sos.,MH menyampaikan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 nanti saya yakin masyarakat sudah berkelompok-kelompok dalam menentukan pilihannya, harapan saya semua masyarakat dapat dengan bijak dalam membangun kerukunan sosial. Jika dilihat dari UU ormas ini salah satu fungsinya adalah berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial, dan mewujudkan tujuan negara, walaupun tujuan lainnya adalah menyalurkan aspirasi anggotanya untuk kesejahteraan anggota-anggotanya. Selanjutnya program yang ada di Badan kesbangpol akan ada banyak partisipasi dari masyarakat, nanti akan ada sekolah penggerak kerukunan dimana nanti salah satu pesertanya adalah ormas. Selanjutnya Badan Kesbangpol pada saatnya nanti dapat diterima sebagai katalis untuk mempercepat keteratutan sosial, dalam rangka menjaga kerukunan persatuan dan kesatuan, apabila tidak ada keteratuaran dan kekompakan kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu Ghufron SH.I,. MH menyampaikan bahwa Pemilu merupakan mandat konstitusi maka kita harus melaksanakannya, dan memilih ini merupakan hak konstitusional maka dipastikan semua masyarakat harus memilih. PKPU Nomor 9 isinya adalah 11 tahapan pemilu yang harus dilaksanakan dan pada saat ini adalah proses pemutakhiran data pemilih. Penyelenggara pemilu ini ada 3 penyelenggara yaitu DKPP, KPU, dan Bawaslu. Sistem negara kita adalah demokrasi maka secara keilmuan elemen normatif demokrasi adalah concent of citizen. Partisipasi masyarakat ini sangat diharapkan. Kemudian juga menyampaikan Potensi konflik yang akan muncul pada saat tahapan pemilu yaitu politik sara, politik identititas, hoax, konflik antar pendukung dan ujaran kebencian, maka dari itu peran pimpinan ormas ini bisa memberikan arahan kepada anggotanya untuk menghindari hal-hal tersebut. Terlebih dalam kebijakannya dalam menggunakan media sosial karena salah ketikan saja bisa memicu konflik.

Bahwa Tahapan pemilu sudah berjalan sejak bulan juni tahun 2022 terkait dengan ketugasan kami bawaslu dan panwaslu. Pengawasan pemilu ini dibagi menjadi 4 yaitu mencermati, mengkaji, memeriksa, dan menilai. Untuk hal ini Bawaslu membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi seluruh tahapan pemilu. Ada 3 pilihan dalam berpatisipasi yaitu pemilih, peserta, dan penyelenggara. Selanjutnya menyampaikan selaku pemilih harus cerdas harus memilih sesuai dengan hati nurani bukan karena politik uang. Terkait dengan politik uang ini sebernya faktornya ada 3 yaitu pemberi, perantara, dan penerima. Kalau ketiga orang ini tidak gayung bersambut maka embel-embel money politik ini tidak akan ada. Kalau masyarakat ini memilih berdadarkan visi dan misi ini maka akan lebih bagus untuk kedepannya. Demikian Rini Iswandari, S.Pd selaku Komisioner Bawaslu menandaskan.

Sebagai penutup Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Ahmad Ahsan Jihadan, S.Psi,. MA menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini berharap kepada pimpinan Organisasi Kemasyarakatan untuk senantiasa memperbaharui informasi melalui SIAP GASPOL (Sistem Pelayanan Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik), yang dapat diakses pada website Badan Kesbangpol pada menu informasi SIAP GASPOL.